Warga Binaan Lapas Banyuwangi Nobar Debat Publik Paslon Pimpinan Daerah

BANYUWANGI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menggelar nonton bareng (nobar) debat publik pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berlangsung di Aula Saharjo Lapas Banyuwangi, Kamis (21/11/2024). Puluhan Warga Binaan tampak antusias mengikuti rangkaian debat ketiga yang mengusung tema Menyerasikan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi dan Nasional, serta Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan.

Baca juga: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H Luncurkan e-Sadewa

Kepala Lapas Banyuwangi, Agus Wahono menyebut nobar debat publik sengaja dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai visi dan misi yang diusung oleh masing-masing paslon. Hal itu bertujuan agar Warga Binaan memiliki gambaran mengenai calon pemimpin yang akan dipilihnya. “Mereka (Warga Binaan) juga memiliki hak untuk menyalurkan suara dalam Pilkada mendatang, karenanya kami fasilitasi untuk nobar agar mereka mengetahui visi misi dari masing-masing paslon, ” ujarnya.

Baca juga: Lantik 44 Eks Pegawai KPK Jadi ASN, Kapolri: Kita Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Rangka Antikorupsi

Menurut Agus, pemahaman itu penting agar dalam menyalurkan hak pilihnya, Warga Binaan memiliki dasar dalam menentukan pilihannya dan tidak asal coblos. “Suara dari mereka juga menentukan arah perubahan Kabupaten Banyuwangi selama lima tahun kedepan, ” imbuhnya.

Agus menjelaskan pada pelaksanaan Pilkada 2024 nanti akan ada dua tempat pemungutan suara (TPS) khusus di Lapas Banyuwangi untuk mengakomodir suara lebih dari 900 Warga Binaan. Sebanyak 887 Warga Binaan telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sedangkan sisanya masih dalam proses penetapan untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb).

Baca juga: Kapolda Jatim Beri Pembekalan Siswa Diktuk Bintara Polri dan Dikmaba TNI AD di SPN Mojokerto

“Jumlah Warga Binaan kami yang masuk dalam DPT memang dibawah jumlah keseluruhan Warga Binaan, hal tersebut dikarenakan adanya Warga Binaan yang bebas dan tahanan yang baru masuk, ” ungkap Agus.

Baca juga: Ditjen IKP dan Biro Humas Kementerian Kominfo Gelar Bimtek Penulisan Siaran Pers

Namun, lanjut Agus, pihaknya akan mengupayakan agar seluruh Warga Binaan dapat menyalurkan hak pilihnya dengan melakukan koordinasi dengan KPU maupun PPK setempat agar mendata Warga Binaan yang belum masuk dalam DPT untuk dimasukkan dalam DPTb. “Kami sudah koordinasikan dengan KPU Banyuwangi dan PPK Giri untuk melakukan pendataan dan penetapan Warga Binaan dalam DPTb, ” pungkasnya. (***)